Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menyempatkan diri menghadiri rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2018 yang digelar Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, hari ini.

Kita ingin masalah ini bisa dibereskan. Misalnya, perkampungan kumuh yang sudah ada sejak lama sekali agar serius dibereskan

Pada kesempatan itu, Anies menyampaikan, usulan KUA-PPAS yang disusun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dipastikan telah mengakomodir kepentingan warga yang belum terealisasi.

"Kita ingin masalah ini bisa dibereskan. Misalnya, perkampungan kumuh yang sudah ada sejak lama agar serius dibereskan," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/11).

Ia juga menegaskan, seluruh jajarannya di eksekutif telah berkomitmen untuk menggunakan APBD dengan efektif dan sesuai skala prioritas.

"Jangan sampai anggaran digunakan untuk kegiatan yang tidak jelas manfaatnya. Kegiatan pembangunan harus berorientasi pada kepentingan warga," ucapnya.

Menurut Anies, orientasi anggaran yang telah disusun di 2018 bertujuan membahagiakan warga Jakarta. Salah satunya penanganan masalah kemacetan yang menjadi persoalan jamak bagi kota-kota lain di dunia.

"Tapi kita perlu buat terobosan agar masalah yang dirasakan tidak menjadi suatu penderitaan," ungkapnya.

Terakhir, Anies mengajak semua pihak untuk menjunjung tinggi transparansi dalam penyusunan KUA-PPAS 2018. Hal tersebut sesuai dengan komitmen yang telah dicetuskan bersama Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi saat acara coffee morning pagi tadi.

"Anggaran ini adalah amanat. Kita harus pahami sebagai tanggung jawab yang harus ditunaikan semua," tandasnya.